Nomor 6 – Desa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

• BAB I – KETENTUAN UMUM
• BAB II – KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
• BAB III – PENATAAN DESA
• BAB IV – KEWENANGAN DESA
• BAB V – PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
• BAB VI – HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
• BAB VII – PERATURAN DESA
• BAB VIII – KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
• BAB IX – PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
• BAB X – BADAN USAHA MILIK DESA
• BAB XI – KERJA SAMA DESA
• BAB XII – LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
• BAB XIII – KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
• BAB XIV – PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• BAB XV – KETENTUAN PERALIHAN
• BAB XVI – KETENTUAN PENUTUP
• PENJELASAN

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7